Hubungan 8 Development Goals dengan Pembangunan Pariwisata

Hubungan 8 Development Goals dengan Pembangunan Pariwisata

Makalah dibuat oleh: Dhika Fajar Prasetya

Mahasiswa STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG

Pariwisata merupakan sebuah industri yang berkembang, dinamis, dan interaktif. Industri

ini seakan tidak mengenal waktu, perkembangan yang semakin pesat disebabkan karena

kebutuhan manusia untuk berekreasi semakin meningkat dan industri pariwisata ini

bagaikan jantung yang menggerakkan roda perekonomian serta salah satu industri

terbesar dan menjadi sektor andalan di dalam pembangunan ekonomi dan penyediaan

lapangan pekerjaan serta pengetasan kemiskinan. Tingginya investasi mendorong

peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan devisa, peningkatan pendapatan

pemerintah dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. kesemuanya

ini juga berdampak pada dinamika masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta

mensukseskan program Perserikatan Bangsa-bangsa berkaitan dengan Millennium

Developmen Goals (MDGs).

Tujuan MDGs yaitu pengentasan kemiskinan, tercapainya kesejahteraan masyarakat dan

pemerataan pembangunan masih jauh dari harapan dan kenyataan, tingginya tingkat

kemiskinan dan kehidupan yang belum sejahteraan bertolak belakang dengan cita-cita

bangsa serta program Perserikatan Bangsa-bangsa berkaitan dengan Millennium

Developmen Goals (MDGs).Pencapaian Millennium Developmen Goals (MDGs) di

Indonesia belum sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa, kebijakan-kebijakan

pembangunan industri pariwisata dan penyediaan lapangan pekerjaan serta pengetasan

kemiskinan belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat sebaliknya kemiskinan

masih banyak ditemukan yang berdampak terhadap pengentasan kemiskinan.

Kata-kata kunci: Pariwisata sektor andalan Pembangunan ekonomi, Pengetasan

kemiskinan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan MDGs di Indonesia

belum sesuai harapan.

I. Pendahuluan

Pariwisata sebagai suatu industri memiliki cakupan yang sangat luas baik dari segi

subyek, obyek, maupun aktivitasnya. Perkembangan pariwisata yang semakin pesat

disebabkan karena kebutuhan manusia untuk berekreasi semakin meningkat. Berbagai

sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata bermunculan, tumbuh dan

berkembangnya dengan pesat. Industri pariwisata ini bagaikan jantung yang

menggerakan roda perekonomian masyarakat.

Tujuan utama dari kegiatan pariwisata yang dilakukannya adalah untuk memperoleh

kesenangan atau menghilangkan perasaan tertekan karena rutinitas kerja. Jadi dalam hal

ini perolehan kepuasaan dari kegiatan yang dilakukan wisatawan menjadi sangat penting.

Selama ini banyak ditemukan defenisi mengenai wisatawan yang masing-masing

digunakan oleh negara pengembanganya, sehingga untuk menganalisasisnya tidak

begitu mudah.

Konsep “ wisatawan” berasal dari kata dalam bahasa Sansekerta “wisata” yang

berarti “perjalanan” yang sama atau dapat disamakan dengan kata “travel” dalam bahasa

Inggris. Jadi orang yang melakukan perjalanan dalam pengertian ini, maka wisatawan sama

artinya dengan kata “traveler” karena dalam bahasa Indonesia sudah merupakan

kelaziman memakai akhiran “wan” untuk menyatakan orang dengan profesinya,

keahliannya, keadaanya jabatannya dan kedudukan seseorang. Jadi kata “wisatawan”

dalam beberapa hal berbeda dengan “tourist” dalam bahasa Inggris

(RG. Soekadijo,2000).

Pariwisata menurut Yoeti (2001;47) adalah kegiatan bersenang-senang. Syarat suatu

perjalanan disebut sebagai perjalanan wisata, apabila (1) perjalanan di lakukan dari suatu

tempat ke tempat lain, di luar tempat kediaman orang itu biasa tinggal; (2) perjalanan

yang dilakukan minimal 24 jam atau lebih; (3) tujuan perjalanan semata-mata untuk

bersenang-senang, dan tidak untuk mencari nafkah atau bekerja di tempat atau negara

yang dikunjungi; dan (4) orang tersebut semata-mata sebagai konsumen di tempat yang

dikunjunginya dan uang yang dibelanjakannya dibawah dari negara asalnya atau tempat

tinggalnya semula dan bukan dicari atau diperoleh di tempat kota, atau negara yang

dikunjunginya. Pengeluaran wisatawan merupakan devisa di dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam pengetasan kemiskinan, peningkatan pembangunan

pariwisata serta mensukseskan program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan  

dengan Millennium Development Goals (MDGs).

Pembangunan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu negeri, dan

dunia. Sektor ini memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi

masyarakat. Para turis yang berkunjung pada suatu negara membawa devisa ke negara

tersebut. Dengan devisa, maka negara akan memperoleh dana pembangunan untuk

meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Dengan demikian devisa

meningkat perekonomian negara dan dunia. Karena itu, maka sektor pariwisata

merupakan salah satu sektor yang mampu mengintegrasikan kemajuan perekonomian

pada berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global.

Adapun kemiskinan merupakan permasalahan nasional,regional, dan global yang

tidak bisa dibiarkan, sebab menyengsarakan umat manusia. Mengetaskan kemiskinan

memerlukan dana besar. Salah satu cara mengentaskan kemiskinan rakyat adalah

melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan integratif dengan bisnis pariwisata

serta mensukseskan program PBB berkaitan dengan Millennium Development Goals

(MDGs) berkaitan dengan mengakhiri kemiskinan dan kelaparan.

II. Dampak Ekonomi Pengembangan Pariwisata

Pariwisata secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga

membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Dampak yang ditimbulkan

berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Pariwisata

akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan pendapatan masyarakat untuk

melakukan perjalanan pariwisata.

Pengembangan pariwisata banyak mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi jika tidak

direncanakan dengan baik, akan menimbulkan dampak yang cukup banyak. Dampak

ekonomi yang dimaksud adalah:

1.    Pekerjaan yang diciptakan melalui pariwisata mungkin rendah bayarannya dan

 memerlukan sedikit keterampilan.

2.    Peningkatan harga mungkin merupakan hasil dari bisnis lokal mencoba meningkatkan keuntungan atau menutupi biaya karyawan tambahan.

3.    Nilai properti meningkat, ini terjadi jika masyarakat menjadi “ hot spot” seorang turis. Hal ini akan mengakibatkan pajak properti yang lebih tinggi yang mungkiN kurang baik untuk penduduk lokal.

4.    Jika pariwisata musiman di tempat tujuan, jadi juga akan injeksi pendapatan ke masyarakat.

5.    Penyediaan layanan kesehatan dan layanan polisi bisa meningkat selama musim wisata dengan mengorbankan basis pajak daerah.

6.    Keterjangkauan dan ketersediaan perumahan staf bisa menimbulkan masalah.

Disamping itu juga dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikatagorikan menjadi delapan kelompok besar (Cohen,1984) yaitu :

1.    Dampak terhadap penerimaan devisa,

2.    Dampak terhadap pendapatan masyarakat,

3.    Dampak terhadap kesempatan kerja,

4.    Dampak terhadap harga-harga,

5.    Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan,

6.    Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol,

7.    Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan

8.    Dampak terhadap pendapatan pemerintah

Disamping itu juga permasalahan pariwisata yang muncul kepermukaan, yakni

rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, rendahnya jumlah nilai dan investasi,

ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, perusakan lingkungan, keamanan,

kebersihan dan ketertiban destinasi, masyarkat tidak siap menjadi destinasi wisata,

lemahnya koordinasi, peran serta pelaku usaha tidak sinkron dan tidak harmonis, citra

Dampak-dampak negatif tersebut harus diantisipasi sejak dinin agar tidak

menimbulkan kerugian yang bersifat jangka panjang bagi suatu destinasi pariwisata.

Pertama, ketika suatu wilayah tertentu berkembang menjadi destinasi pariwisata, maka

permitaan akan produk lokal dan tanah di wilayah tersebut akan meningkat, sehingga

harga akan terus meningkat. Kedua, di dalam hasil penelitian the United Nation Economic

and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) disebutkan bahwa sebagaian

keuntungan yang dihasilkan dari sektor pariwisata internasional akan kembali ke negara

asal wisatawan. Ketiga, kegiatan sektor di pariwisata dapat menimbulkan pencemaran

lingkungan yang serius. Keempat, polotisari sektor pariwisatajuga dapat terjadi dalam hal-

hal tertentu. Pada umumnya pemerintah di negara maju memiliki posisi tawar (bergaining

posisition) yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara berkembang dalam hal

penentapan kebijakan lalau lintas warga negaranya ke luar negeri. Kelima sektor pariwisata

dapat menimbulkan benturan ditinjau dari aspek sosial dan budaya. (M.L.Narasaiah).

Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara/daerah

pariwisata telah menjadi penghasil devisa terbesar. Devisa yang diterima bagi Indonesia

secara berturut-turut pada tahun 1996,1997,1998,1999, dan 2000 adalah sebesar

6,307,69; 5,321.46;4,331.09; 4,710.22; dan 5,748,80 juta dolar AS (Santosa 2001).

Antara dan Parining (1999) mengemukakan bahwa pariwisata mempunyai keterkaitan

ekonomi yang snagat erat dengan banayak sektor, melalui apa hal yang disebut open-loop

effect dan iduced-effect (di samping istilah yang sudah umum dikenal sebagai trickle- down

effect dan multiplier effect). Dengan menggunakan model SAM (Social Accounting

Matrix), ditemukan bahwa pengaruh pengeluaran wisatawan sangat signifikan terhadap 5

denyut nadi perekonomian nasional.

Dalam segi penyerapan tenaga kerja, WTO melukiskan bahwa satu dari delapan

pekerja di dunia ini kehidupannya tergantung, langsung ataupun tidak langsung dari

pariwisata. Pada tahun 1995, pariwisata telah menciptakan kesempatan kerja secara

langsung untuk 211 juta orang. Pada tahun 2001, pariwisata telah menciptakan

kesempatan kerja bagi 207 juta orang, atau lebih dari 8% kesempatan kerja di seluruh

dunia (UNEP, 2002). Pada tahun 2005, diprakirakan pariwisata akan menciptakan

lapangan kerja bagi 305 juta orang. Kalau mesin penggerak dalam penciptaan tenaga

kerja pada abad 19 adalah pertanian, dan pada abad 20 adalah industri manufaktur,

maka abad 21, mesin penggerak tersebut adalah pariwisata (Dawid J. De Villier,1999;

Salah Wahab, 1999. Pada tahun 2001, pariwisata menciptakan investasi sebesar 630

milard dolar AS, atau sekitar 9% dari seluruh investasi dunia (UNEP,2002). Bagi

Indonesia, peranan pariwisata semakin terasa, terutama setelah melemahnya peranan

minyak dan gas, walaupun nilai nominalnya dalam dolar sedikit mengalami fluktuasi.

Dengan pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai

negara, pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, pariwisata sering

disebut sebagai passport to development, new kind of sugar, tool for regional

development, new kind og sugar, tool for regional development, invisible export, invisible

export, dan sebagainya. (Pitana,2002).

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi sudah jelas dari angka-angka

statistik yang dikemukakan di atas. Tetapi pariwisata bukan hanya masalah ekonomi,

melainkan juga masalah sosial, budaya, politik dan seterusnya. Pariwisata adalah suatu

sistem yang multikompleks, dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling

mempengaruhi antara sesama. Dalam dasarwasa terakhir, pariwisata telah menjadi

sumber penggerak dinamika masyarakat dan menjadi salah satu prime-mover dalam

perubahan sosial budaya.

III. Pengetasan Kemiskinan dan MDGs

Arti kemiskinan manusia secara umum adalah “ kurangnya kemampuan esensial

manusia terutama dalam hal “ ke-melak-huruf-an (kemampuan membaca; literacy)  

serta tingkat kesehatan dan gizi”. Selain itu diartikan pula sebagai kurangnya pendapatan

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Defenisi atau

pengertian kemiskinan perlu pula dibedakan antara kemiskinan absolut (absolute poverty)

dan kemiskinan relatif (relatif poverty). Kemiskinan absolut diidikasikan dengan suatu

tingkat kemiskinan yang di bawah itu kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat

dipenuhi. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu tingkat kemiskinan dalam

hubungannya dengan suatu rasio garis kemiskinan absolut atau proporsi distribusi

pendapatan (kesejahteraan) yang timpang (tidak merata) (ADB,1999:26)

          Dalam sebuah laporan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berjudul “ Report

on internasional Definition and Measurement of Standards and level of living”, telah

dikemukakan dua belas macam komponen sebagai dasar untuk memperkirakan

kebutuhan minimum manusia. Tetapi komponen-komponen tersebut adalah : Kesehatan,

pangan dan gizi, pendidikan, kondisi pekerjaan, situasi kesempatan kerja, sandang,

perumahan, rekreasi dan hiburan, jaminan sosial, dan kebebasan

manusia.(Hendara,1986).

Badan Pusat Statistik menegaskan, angka penduduk miskin di Indonesia sejak

tahun 2006 terus menurun meski jumlah penduduk hampir miskin juga besar. “Sejak

2006, data penduduk miskin turun dari 39,3 juta menjadi 31,02 juta dengan memakai

garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. (Kecuk

Suhariyanto,2011). Data untuk menghitung penerima beras miskin adalah data

kemiskinan mikro yang merupakan jumlah penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa

ditambah penduduk hampir miskin yang mencapai 29,38 juta jiwa. Upaya

penanggulangan kemiskinan, jangan hanya mengandalkan kebijakan di bidang sosial,

politik, hukum, dan kelembagaan karena upaya penanggulangan kemiskinan harus

dilakukan secara menyeluruh, terpadu lintas sektor, dan berkesinambungan khususnya

ekonomi berbasis rakyat.

Dalam pembangunan nasional, rakyat adalah subjek pembangunan,

pembangunan untuk rakyat, bukan sebaliknya. Sebagaimana ditegaskan dalam cita-cita

nasional (Pembukaan UUD 1945). Bahwa pemerintahan negara wajib” … melindungi

segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa… ” serta berpedoman pada pasal 27 ayat 2 bahwa “… Tiap-tiap warga negara

berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan …”. Jadi,

pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari tuntutan

untuk membangun dan memajukan rakyat berdasarkan kemandirian.

Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pembangunan yang bertumpu pada

pertumbuhan ekonomi . Para pengambil keputusan memandang pertumbuhan output

nasional dan regional yang dinyatakan dalam pendapatan perkapita atau GNP dapat

mendorong kegiatan ekonomi lainnya (multiplier effect), yang pada gilirannya

menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang berusaha. Bila skenario ini

berjalan sesuai dengan asumsi tersebut, kemiskinan secara tidak langsung dapat

dientaskan. Namun pengalaman menunjukkan peningkatan produk domestik bruto (GNP)

tidak dengan sendirinya membawa peningkatan standar hidup masyarakat secara

keseluruhan maupun individu.

Menurut Harrod-Domar, tingkat pertumbuhan GNP ditentukan secara bersama- sama

oleh rasio tabungan nasional, serta rasio modal-ouput nasional secara lebih spesifik,

menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau

secara “positip” berbanding lurus dengan rasio tabungan (yakni semakin

banyak GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka pada akhirnya nanti akan lebih

besar lagi pertumbuhan GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka pada akhirnya

nanti akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP yang dihasilkannya) dan secara “negatif”

atau perbandingan terbalik terhadap rasio modal-output nasional, maka tingkat

pertumbuhan GNP akan semakin rendah. (Todaro,1989).

Ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin,

membuat output pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata . Teori tickle

down effect yang mendasari kebijakan di atas tidak berlaku sepenuhnya. Kemakmuran

tersebut umumnya hanya akan ” menetes” kepada lapisan masyarakat tertentu yang

secara komperatif memilki pengetahuan, keterampilan, daya saing, dan absorptive

eapacity yang lebih baik.

Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak para ahli menyarankan agar

paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya

perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi

kuat dengan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlunya peranan pemerintah, maka

pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting artinya. Pengembangan

keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh

kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat.

IV. Solusi Alternatif

Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yaitu yang menjamin bahwa

keuntungan yang optimal akan diperoleh secara berkelanjutan, hanya dapat diwujudkan

dengan pendekatan (kebijakan) yang bersifat komprehensip dan terintegrasi.

Pembangunan kepariwisataan juga harus menganut prinsip “ di sini senang, di sana

senang”. Artinya, prinsip tersebut harus dapat menyebabkan wisatawan kembali ke rumah

dengan membawa memeori yang indah tentang destinasi pariwisata atau daya tarik

wisata karena telah memberikan kenangan manis untuk wisatawan dan mengajarkan

sesuatu yang berharga bagi wisatawan (selain memperoleh keuntungan ekonomi) .

Dikaitkan dengan pemanfaatan sektor pariwisata dalam mendukung upaya

pengetasan kemiskinan. Perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak

boleh diartikan sebagai secara sengaja menempatkan pelaku dalam industri pariwisata

khususnya tenaga kerja dan pengusaha kecil dan menengah – sebagai pihak yang perlu

dikasihani, sehingga bisnis pariwisata menjadi sebuah bisnis berdasarkan “ belas

kasihan”. Profesionalisme mereka harus ditingkatkan secara berkelanjutan, yang pada

akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan kemudian mendorong

peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan di sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting . Industri

pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena karakteristiknya yang khas

sebagai berikut:

          1. Konsumen datang ke tempat tujuan sehingga membuka peluang bagi

               penduduk lokal untuk memasarkan berbagai komiditi dan pelayanan;

2. Membuka peluang bagi upaya untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal

    yang dapat menyentuh kawasan-kawasan marginal;

3. Membuka peluang bagi upaya usaha-usaha ekonomi padat karya yang

   berskala kecil dan menengah yang terjangkau oleh kaum miskin; dan

4. Tidak hanya tergantung pada modal, akan tetapi juga tergantung pada

    modal budaya (cultural capital) dan modal alam (natural capital) yang

    seringkali merupakan aset yang dimilki oleh kaum

    miskin.(Tjokrowinoto,2005).

Pemanfaatan potensi sumber daya alam sering tidak dilakukan secara optimal dan

cenderung eksploitatif. Kecenderungan ini perlu segera dibenahi salah satunya melalui

pengembangan industri pariwisata dengan menata kembali berbagai potensi dan

kekayaan alam dan budaya berbasis pada pengembangan kawasan secara terpadu.

Potensi wisata alam dan budaya berbasis pada pengembangan kawasan secara

terpadu. Potensi wisata alam dan budaya pada satu kawasan adalah dalam upaya

mensinergikan berbagai kepentingan sebagaimana makna dari suatu kawasan

merupakan keterpaduan penegelolaan yang memiliki nilai promosi yaitu one stop service,

intinya pada suatu tempat dapat diberikan pelayanan dari berbagai jasa usaha pariwisata

dan dapat menikmati berbagai sajian terpadu untuk tercapainya optimalisasi aset

kepariwisataan dan kebudayaan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat, menuju kepada

pendekatan penting Comunity Based Tourism dan Comunit Based Culture

Centered.

Pariwisata dan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung mempunyai

keterkaitan khususnya masyarakat yang mengatungkan pendapatan melalui pariwisata.

Banyak program pengetasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi masih dirasakan belum

banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai tidak efisiensi dan tidak tepat sasaran. Di sisi

lain, banyak yang belum mengerti bagaimana mengawali upaya penanggulangan

kemiskinan tersebut. Berbagai forum, dari tingkat lokal hingga internasional, menggelar

diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan

manusia dari belenggu kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan

adalah dengan memutus mata ratai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok

masyarakat.

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui

berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan adalah pengembangan

pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memeliki ciri-ciri unik serta

sejumlah karakter yang oleh Nasikun (2000:26-27) dikemukakan sebagai berikut: 1)

Pariwisata berbasis masyarakat menemukakan rasionalitsnya dalam properti dan ciri-ciri

unik dan karekter yang lebih unik diorganisasi dalam skala kecil, jenis pariwisata ini pada

dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak

negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis wisata konvensional, 2) Pariwisata berbasis

komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-objek dan atraksi-atraksi

wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas

dan pengusaha-pengusaha lokal, 3) Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari

keduanya lebih dari pariwisata konvesional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam

menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan

masyarakat.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis berkaitan dengan pariwisata, pengentasan kemiskinan dan

MDGs dapat disimpulkan:

a. Pariwisata merupakan sektor andalan perekonomian dalam menciptakan

   lapangan pekerjaan dan pengetasan kemiskinan.10

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan pariwisata sangat

   dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang optimal

    dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia

   dari belenggu kemiskinan

d. Penghapusan kemiskinan membutuhkan usaha bersama, pemerintah, organisasi

    masyarakat, sektor swasta, dalam konteks kemitraan global untuk pembangunan

             lebih kuat dan lebih efektif melalui upaya-upaya mencapai cita-cita luhur

             Millennium Development Goals (MDGs).

         e. Tantangan dalam pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) sangat

             beraneka ragam berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan

            yang terbatas.